Bitung, Sulawesi Utara — Kota Bitung digegerkan dengan kabar beredarnya praktik investasi bodong yang diduga telah menelan kerugian warga hingga ratusan juta rupiah. Sejumlah warga yang menjadi korban mulai angkat suara, mengaku tergiur janji keuntungan besar dalam waktu singkat dari oknum yang kini tengah diburu identitasnya.
Skema investasi ini diduga berjalan sejak beberapa bulan terakhir dan menyasar warga dari berbagai kalangan, mulai dari ibu rumah tangga, pedagang kecil, hingga ASN. Modusnya klasik: menjanjikan imbal hasil tinggi dalam tempo cepat, dengan sistem titip dana tanpa jaminan hukum yang jelas.
Kasat Reskrim: Kami Tunggu Laporan Resmi
Menanggapi situasi ini, Kasat Reskrim Polres Bitung AKP Lucky Widayat menyatakan pihaknya sudah mendengar informasi tersebut dan siap melakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun hingga kini, belum ada laporan resmi dari masyarakat yang masuk ke kepolisian.
“Kami imbau masyarakat yang merasa dirugikan atau menjadi korban untuk segera melapor secara resmi ke Polres Bitung. Tanpa laporan, kami tidak bisa melakukan proses hukum secara maksimal,” ujar AKP Lucky kepada awak media, Senin (28/7).
Baca juga: Empat Mediator Hubungan Industrial Kota Bitung Ikut Pelatihan Strategis Tingkat Nasional di Makassar
Modus Lama, Korban Baru
Investasi bodong dengan janji keuntungan berlipat bukanlah modus baru.
“Awalnya saya percaya karena ada beberapa tetangga yang katanya sudah dapat untung. Tapi sekarang orangnya susah dicari, dan kami mulai panik,” ungkapnya.
Pemkot Bitung Imbau Warga Waspada
Pemerintah Kota Bitung pun ikut angkat bicara.
“Kami terus edukasi masyarakat soal literasi keuangan. Kalau ada yang menjanjikan imbal hasil fantastis dalam waktu singkat tanpa risiko, itu patut dicurigai,” ujar salah satu pejabat Kominfo Bitung.
Kejadian ini kembali menjadi pengingat pentingnya edukasi finansial di tengah masyarakat. Jika tidak, potensi penipuan sangat besar, dan masyarakat bisa menjadi korban.
Penutup: Jangan Diam, Laporkan!
Kasus ini masih berkembang. Jangan biarkan pelaku lepas tanpa pertanggungjawaban.
